Mimpi, PSB Bebas KKN

Ntah kapan PSB akan bersih, sehingga hak-hak anak-anak cerdas dari ekonomi lemah bisa terselamatkan.

Penerimaan siswa baru alias PSB di Kota Pekanbaru tak lama lagi dilakukan. Seperti biasa sebelum pelaksanaan PSB, pejabat daerah, mulai dari wali kota, anggota DPRD dan pihak lain angkat bicara.
Berbagai komentar terkait kebobrokan PSB masa lalu diungkap. Kemudian ditambah lagi dengan jurus baru serta larangan-larangan yang juga pernah diusung tahun lalu kembali diulang. Bak kata pepatah, hapal kaji karena diulang dan hapal jalan karena ditempuh.
Pelarangan pungutan dalam PSB contohnya. Karena tahun lalu banyak sekolah memungut biaya PSB, tahun ini diwanti-wanti tak boleh terjadi lagi. Bahkan lengkap dengan konsekwensi bagi kepala sekolah.
Begitupula halnya dengan pelaksanaan PSB yang bersih. Tidak ada istilah menolong dalam PSB. Terlepas anak siapa dan apa jabatan anaknya. Pokoknya PSB bersih dan jauh dari KKN.
Mungkinkah? Jawabannya mungkin jika wali kota, kadisdikpora, kepala kejaksaan, kapolres, anggota DPRD, ketua parpol, kepala sekolah, guru, wartawan, dan pegawai disdikpora dan Diknas Riau siap jika anaknya ditolak di sekolah negeri karena kalah saing dan terpaksa sekolah di swasta.
Tapi, jika komponen diatas belum siap, maka jangan harap PSB akan berlangsung bersih dan bebas KKN. Selain karena malu karena anak sekolah di swasta, bisa masuk ke sekolah negeri favorite juga menjadi salah satu kebanggaan bagi kalangan tadi. Malu kali, kalau orang tahu anaknya bodoh.
Lantas untuk apa mereka berkomentar di Koran? Itulah politik. Popularitas. Biar masyarakat menilai mereka bersih. Akhirnya berbohong di media massapun dilakukan. Kembali ke PSB, yang bias menyogok keala sekolah dan ketua PSB pastilah orang punya uang lebih. Sedangkan masyarakat biasa, jangankan untuk nyogok, untuk makan dan keperluan pendidikan saja sudah payah.
Kemudian, siapa yang bias membuat kepala sekolah dan panitia PSB takut? Ya, kelompok tadi. Kalau wartawan tak dibantu, takut diberitakan kesalahan-kesalahannya. Kalau memo atau perintah melalui telepon (trend sekarang biar tak ada bukti) wali kota dan wakil walikota serta kadisdikpora tak ditunaikan, maka alamat pendeklah masa jabatan.
Jika anggota DPRD dan orang-orang Parpol tak ditolong, alamat kepala sekolah dihearing dan disorot. Kalau kapolres dan Kejaksaan tak dibantu takut kasus-kasus yang ada disidik, dan lain-lain.
Kenapa takut? Pertama kepala sekolah dan kadisdikpora saying dengan jabatan. Kemudian takut juga karena sudah banyak kesalahan yang dibuat. Alhasil, diakomodirlah anak-anak atau titipan dari kelompok tadi. Kemudian bak menyelam sambil minum air, kepala sekolah atau ketua PSB menerima suap dari kalangan lain. Tanggung-tanggung basah, he…… he………. Yang penting semua terakomodir, jabatan langgeng dan uangpun dapat. Kayelah……..
Selagi kondisi diatas tak berubah, jangan harap PSB bersih. Ya, harapan yang lebih tepat disebut mimpi.