HPHTI dan Kemiskinan di Tebingtinggi

Arogansi kekuasaan kembali terlihat, di era reformasi. Masyarakat kecil terus menjadi korban. Kenyataan itu nampak pada kebijakan pemerintah yakni Mentri Kehutanan RI MS Kaaban yang mengeluarkan Izin Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di wilayah Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.
     Kebijakan ''Sang Raja Hutan'' ini tertuang dalam SK Menhut RI N021/Menhut-II/2007,  di mana dijelaskan bahwa 10.390 hektare lahan di Tebingtinggi, yang terdapat di 7 desa, yakni; Nipah Sedanu, Sungai Tohor, Lukun, Tanjung Gadai, Kepau Baru, dan Teluk Buntal yang  diberikan wewenang kepada PT Lestari  Unggul Makmur untuk mengelolanya.
   Alhasil, petani yang terdapat di wilayah tersebut gerah. Lahan yang sudah mereka kelola selama pupuhan tahun lalu (80 tahun)  yang ditanami Sagu, kelapa, bakal jadi kenangan. Nasib mereka yang selama ini bergantung dengan kebun bakal tersandung.
   Jangankan  menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi (PT)  makan pun terancam. Nauzubillah min zalik. Moga Allah menolong mereka rakyat kecil yang selalu menjadi korban
kekuasaan dan kerakusan.
   Menhut, dimana hati nuranimu? Tak adakan rasa kasihan dengan masyarakat Tebingtinggi? Bupati Bengkalis kenapa Anda biarkan kondisi ini terjadi? Gubri, mengapa Anda tak membela masyarakat? Bukankah salah satu kebijakan Anda mengentaskan kemiskinan? Jika ini berlarut bukankah kemiskinan malah akan muncul?
Akibat kebijakan ini dikhawatirkan akan muncul pergolakan dari masyarakat. Bagaimapun, mereka takkan tinggal diam ketika tanah leluhur mereka yang sudah diolah diambil orang. Mudah-mudahan masyarakat tak kalap mata, kemudian mengambil tindakan dengan pepatah, biar putih mata daripada putih tulang. Moga Allah memberi solusi, Amin.